Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih menjadi tuan rumah pelaksanaan reorganisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Provinsi Papua yang digelar pada 6 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat jejaring akademisi dan praktisi administrasi publik di Tanah Papua.
Dalam forum reorganisasi tersebut, secara resmi ditetapkan kepengurusan baru DPD IAPA Provinsi Papua untuk masa bakti 2026–2029. Berdasarkan hasil musyawarah anggota, Dr. Septinus Saa, S.Sos. dipercaya sebagai Ketua. Sementara itu, posisi Sekretaris diemban oleh Dr. Dorthea Renyaan, S.Sos., MPA. Adapun jabatan Bendahara dipercayakan kepada Astari Rahim, S.Sos., M.Si.
Reorganisasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Indonesian Association for Public Administration sebagai organisasi profesi yang mewadahi para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang administrasi publik di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua. Melalui kepengurusan baru ini, diharapkan IAPA Papua dapat semakin aktif dalam mendorong pengembangan ilmu administrasi publik, penelitian kebijakan, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Keberadaan IAPA di Papua memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menjembatani kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi ilmiah, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penyedia rekomendasi kebijakan berbasis kajian akademik yang relevan dengan dinamika pembangunan di Papua.
Selain itu, melalui kegiatan seminar, penelitian kolaboratif, serta forum akademik lainnya, IAPA Papua diharapkan dapat memperkuat praktik good governance dan mendorong inovasi kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua.
Dengan dilaksanakannya reorganisasi ini, Prodi Administrasi Publik Universitas Cenderawasih kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ilmu administrasi publik sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Papua.
